Jakarta, Foodsec.co – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, ikut berkomentar atas maraknya BUMN menjalankan aksi poles laporan keuangan (lapkeu).
Rosan menilai, aksi poles lapkeu itu hampir bisa dipastikan bertujuan buruk dan berpotensi menghapus jejak terjadinya penyelewengan keuangan alias fraud. Ke depan, Rosan melarang seluruh BUMN melakukan praktik ini.
“Banyak BUMN sengaja ‘menggelapkan’ laporan keuangan untuk menutupi fraud,” beber Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Selain itu, Rosan memperingatkan peran komisaris BUMN sebagai pengawas kinerja perseroan, termasuk perilaku direksi. Jangan sampai praktik memoles kinerja keuangan tetap terjadi demi menutupi fraud.
“Istilahnya itu mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya ‘dibedakin’ supaya lebih cantik, kadang-kadang berani melakukan fraud,” ungkap Rosan.
Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) itu, berjanji akan mengaudit laporan keuangan seluruh BUMN, khususnya yang memiliki aset besar. Kalau tak ada aral, langkah itu mulai dilakukan tahun depan.
“Tahun depan saya akan menerapkan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar,” terangnya.
Dugaan Manipulasi Lapkeu Pupuk Indonesia
Pernyataan Rosan, mengingatkan publik akan kegaduhan yang dipicu dugaan poles lapkeu di PT Pupuk Indonesia (Persero). Akibatnya muncul dugaan adanya kerugian negara senilai Rp8,3 triliun.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah selaku pengungkap dugaan manipulasi lapkeu Pupuk Indonesia itu, mengaku mendapat ancaman alias teror dari orang tak dikenal.
“Mereka (pelaku teror) menghubungi saya melalui telepon dengan nomor yang berganti-ganti, tapi tak apa-apa, ini bentuk perjuangan,” kata Iskandarsyah di Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Bagi Iskandarsyah, diancam dan diteror tidak masalah, namun yang disayangkan kenapa yang diteror adalah sosok yang pro-rakyat. “Justru yang merampok negara ini tak diteror apalagi di-tracking, aneh saja sama bangsa ini,” ucapnya, menyesalkan.
Dia menegaskan, pihaknya menunjukkan kebenaran tapi ternyata mendapat respons yang tak baik dari orang yang merasa tak nyaman karena upaya merampok uang negara ini terganggu.
Iskandarsyah juga menekankan, dirinya dan kawan-kawan di Etos bersikap untuk tetap tak berhenti dan akan terus menyampaikan kepada publik kebocoran-kebocoran uang negara yang dimanipulasi oleh PT Pupuk Indonesia.
“Kalau perlu live lewat media TV supaya publik tahu dan paham bahwa kami berbicara bukan opini semata tetapi berdasarkan base on data,” tegasnya.
Iskandarsyah menjelaskan, berdasarkan audit independen, ditemukan selisih dalam laporan keuangan sebesar Rp8,3 triliun.
Temuan ini diperparah dengan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca, termasuk transaksi tunggal senilai hampir Rp7,98 triliun.
“Angka tersebut terdiri dari jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp707,87 miliar dan penempatan deposito berjangka sebesar Rp7,27 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, Etos Indonesia Institute juga akan terus berupaya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Kejaksaan Agung dan KPK, segera memanggil, memeriksa dan menetapkan tersangka kepada direktur utama dan direktur keuangan Pupuk Indonesia, secepat mungkin.
Atas dugaan manipulasi lapkeu, eks Plt Sekretaris Perusahaan (Sekper) Pupuk Indonesia, Maranatha Bernard Ferryal buru-buru membantahnya.
Dia menjelaskan, Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023 dari Pupuk Indonesia, telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia), dengan opini wajar dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Lapkeu tersebut telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kebutuhan monitoring dan analisis oleh otoritas pasar modal, mengingat Pupuk Indonesia merupakan perusahaan yang menerbitkan obligasi.
“Laporan Keuangan tersebut juga telah disampaikan kepada auditor BPK RI AKN II sebagai bagian dari obyek audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023,” kata dia.
Turut dibantah pula dugaan selisih Rp8,3 triliun dalam laporan keuangan. PT Pupuk Indonesia memastikan, seluruh saldo telah dicatat dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan rincian:
a. Sebanyak Rp7,3 triliun merupakan deposito berjangka lebih dari 3 bulan yang ditempatkan pada bank-bank Himbara, sehingga disajikan dalam aset lancar lainnya di lapkeu.
Baca Juga: Rosan Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Wisma Danantara Indonesia
b. Sebanyak Rp707,9 miliar merupakan saldo kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo tersebut telah disajikan dalam aset lancar lainnya dan kelompok aset tidak lancar lainnya dalam lapkeu.
c. Nilai Rp331,7 miliar terdiri dari berbagai mutasi non-kas lainnya atas rekonsiliasi penambahan aset tetap, termasuk pembelian secara utang atau akrual, kapitalisasi biaya pinjaman dan aset hak guna, serta pembentukan penyisihan atas penurunan nilai piutang dan persediaan. Seluruh nilai tersebut tercermin dalam beberapa pos lapkeu dan catatan atas lapkeu terkait.
Baca Juga: Danantara dan Perusahaan Air Swasta Terbesar Dunia Kerja Sama Investasi Rp 162 Triliun
